EKONOMI PUBLIK

ANALISIS DESKRIPSI TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

ABSTRACT

Development income tax revenue, value added tax and excise tax in nominal terms continues to increase, where as the real experience fluctuations, it is because the instability of the Indonesian economy. The contribution of real income tax receipts, real value added tax, and excise tax on real government revenue has increased every year during the period 1990 – 2007 the average of each for 46.47 percent, 33.27 percent and 8.57 percent. Comparison acceptance of the Gross Domestic Product (tax ratio) continues to increase, during the period 1990 to 2007 the average tax ratio for Indonesia was 10.53 percent. In the year 2007 tax ratio reached 13.01 percent of Indonesia.

Keywords : income tax, value added tax, excise tax, tax structure, tax ratio

1. Pendahuluan
Kebijakan Fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan dari luar negeri yang sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara (Government Revenues). Pinjaman luar negeri dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sifatnya hanya in and out, artinya penerimaan dari sumber ini akan tercantum sebagai penerimaan negara dalam tahun anggaran yang sama. Pinjaman luar negeri merupakan sumber pengeluaran pembangunan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dalam jumlah yang sama. Kebijakan fiskal sebenarnya merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Kebijakan ini mencakup besarnya target penerimaan pajak langsung dan tidak langsung, target penerimaan bukan pajak termasuk dividen yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta besarnya rencana penerimaan dari luar negeri, baik dari pinjaman maupun dari hibah. Pada sisi pengeluaran pada dasarnya dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu untuk pengeluaran yang bersifat rutin, misalnya untuk pembayaran gaji dan belanja barang, serta pengeluaran yang bersifat pembangunan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri serta tabungan pemerintah (public saving).
Komponen penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan dalam negeri baik yang berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan internasional serta penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan dalam negeri berasal dari potensi yang dapat digali dari dalam negeri, sedangkan hibah lebih banyak berasal dari bantuan negara donor atau lembaga keuangan internasional. Penerimaan dalam negeri memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri memiliki peranan dan potensi yang besar sebagai sumber utama dalam membiayai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Salah satu aspek penting dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, adalah pembaharuan sistem perpajakan haruslah makin mengarah pada terwujudnya prinsip keadilan dari pemungutan pajak. Keadilan pajak ditentukan oleh pihak yang menanggung beban akhir (tax incidence) akibat pengenaan pajak dalam perekonomian dan struktur tarif. Due dan Friedlander (1999) mengklasifikasikan pajak menjadi dua golongan yaitu pajak langsung (direct tax) dan pajak tidak langsung (indirect tax). Pajak langsung dapat diartikan sebagai pajak yang mempunyai sifat mengurangi secara langsung pendapatan riil subjek pajak misalnya pajak penghasilan dan pajak kekayaan, sementara pajak tidak langsung adalah pajak yang mengurangi daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang yang dikenai pajak misalnya pajak pertambahan nilai dan cukai. Dengan demikian beban pembayaran pajak tidak langsung ditanggung semua masyarakat yang mengkonsumsi barang yang dikenai pajak tanpa membedakan karakteristik pembayaran pajak. Pajak langsung yang tarifnya bersifat progresif merupakan instrumen yang tepat untuk mewujudkan distribusi beban pajak secara lebih adil antara golongan masyarakat berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah.
Pada umumnya di negara berkembang, sebagian besar penerimaan pajaknya berasal dari jenis pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan pada negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya jika dilihat dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang akan terjadi pergeseran dari dominasi pajak tak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat setempat. Salah satu alternatif peningkatan penerimaan pajak langsung adalah peningkatan Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan.
Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPNBM), pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Sementara itu, pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak/ pungutan ekspor (Amri Amir, 2007). Penerimaan pajak dalam negeri memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Pada periode tahun 1990 – 1996, penerimaan pajak dalam negeri Indonesia mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 21,43 persen. Meskipun terjadi krisis finansial yang melanda Asia Tenggara dan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia pada akhir 1997, ternyata tidak mempengaruhi penerimaan pajak dalam negeri. Hal ini dapat di lihat dari realisasi penerimaan pajak dalam negeri Indonesia selama periode tahun 1997 – 1998 yang meningkat sebesar 36,36 persen. Pada tahun 2000 pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan yaitu dikeluarkannya peraturan perundangan yang baru mengenai: (i) ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (ii) pajak penghasilan, (iii) pajak pertambahan nilai, (iv) badan penyelesai sengketa pajak, (v) penagihan pajak dengan surat paksa, (vi) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan guna meningkatkan penerimaan negara (Ismawan, 2001). Hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dalam negeri. Selama periode tahun 2000 – 2007 dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 19,34 persen.
Penerimaan pajak dalam negeri yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) periode tahun 2000-2007, rata-rata meningkat 11,80 persen pertahun. Secara nominal, penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun 2000 sebesar Rp. 76.828,84 milyar naik menjadi Rp. 119.514 milyar pada tahun 2004. pada tahun 2005 penerimaan PPh sebesar Rp. 175.543 milyar, Rp. 208.834 milyar tahun 2006, dan tahun 2007 mencapai Rp. 238.740 milyar. Selanjutnya dilihat dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), pada tahun 1990 didapatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) negara sebesar Rp. 7.028,94 milyar, meningkat menjadi Rp. 43.999,13 milyar di tahun 2000 atau meningkat rata-rata 23,82 persen pertahun. Pada tahun 2004 penerimaan negara dari sektor ini mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 102573 milyar.
Beberapa faktor yang mendorong perkembangan penerimaan PPN dan PPNBM antara lain: (i) kebijakan yang ditetapkan di bidang PPN dan PPNBM, (ii) pertumbuhan ekonomi, dan (iii) tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap perkembangan transaksi ekonomi. Pada periode tahun 2005 – 2007 penerimaan pajak pertambahan nilai secara riil mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2005 pencapaian penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 101.295 milyar, tahun 2006 mencapai Rp. 123.033 milyar, maka pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 155.187 milyar. Terkait dengan Penerimaan dalam negeri yang berasal dari cukai, kenaikan penerimaan cukai didorong oleh kenaikan volume produksi barang kena cukai seperti rokok dan minuman yang mengandung ethyl alcohol, pengaruh kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) untuk semua jenis hasil tembakau, pengenaan tarif spesifik menurut golongan industri, dan upaya menanggulangi peredaran rokok tanpa pita cukai dan rokok dengan pita cukai palsu. Penerimaan pajak dalam negeri yang diperoleh pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan, investasi atau pembentukan modal mempunyai peranan penting untuk mendorong pendapatan negara dalam hal ini Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan pajak dalam negeri digunakan sebagai modal untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan publik sebagai penunjang dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB.
Tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah PDB. Tax ratio menunjukkan sejauh mana kemapuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Menurut Bank Dunia sistem pemajakan di tiap negara dapat berbeda selaras dengan kondisi ekonomi, sosial, kulture, dan historis. Level kemampuan pemajakan dapat diukur dari tax ratio yang secara umum berkisar 15 persen – 20 persen di negara berkembang, dan 30 persen atau lebih di negara maju (Gunadi, 2008). Perkembangan tax ratio di Indonesia terus mengalami fluktuasi. Berdasarkan harga berlaku tahun 2000, maka selama periode tahun 1990 hingga tahun 2000 tax ratio berada pada kisaran 8 persen sampai dengan 10 persen. Pada periode tahun 2000 hingga tahun 2007 tax ratio Indonesia hanya mencapai 13,01 persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan indikator cakupan tax ratio versi Bank Dunia yaitu berkisar 15 persen sampai dengan 20 persen untuk negara berkembang. Selain itu, Rendahnya tax rasio atau penyerapan pajak oleh pemerintah dapat dimaknai sebagai pertanda masih besarnya porsi PDB yang dapat dibelanjakan secara bebas oleh masyarakat. Penerimaan pajak dalam negeri khususnya penerimaan PPh, PPN, dan cukai secara umum terus mengalami peningkatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis fluktuasi perkembangan dan kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan cukai dalam pembentukan penerimaan pemerintah Indonesia periode 1990–2007. Untuk mencapai tujuan penulisan maka digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan maksud agar didapatkan gambaran yang lebih komprehensif dari perkembangan dan kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan cukai dalam pembentukan penerimaan pemerintah indonesia periode 1990 – 2007.

2. PEMBAHASAN
Fenomena Kebijakan Fiskal Indonesia
Dalam sejarahnya pada awal pembangunan ekonomi nasional, kebijakan fiskal mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memuat rencana pembangunan lima tahunan (Repelita). Memasuki era reformasi, kebijakan fiskal diarahkan untuk sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang kemudian diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dengan pengertian yang demikian kiranya merupakan hal yang wajar apabila kebijakan fiskal senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun ataupun berubah sejalan dengan pergantian rezim pemerintahan (orde lama, ore baru, dan reformasi). Mengingat pembangunan yang sedang dilaksanakan, kebijakan fiskal juga dirancang dan dijalankan dengan berpedoman sasaran perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping pengaruh selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara dalam perhitungan defisit atau surplus Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak dan bebagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian, hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. Kebijakan fiskal mencakup besarnya target penerimaan pajak langsung dan tidak langsung, target penerimaan bukan pajak termasuk dividen yang berasal dari BUMN, serta besarnya rencana penerimaan dari luar negeri, baik dari pinjaman atau dari hibah. Salah satu wujud kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pada era 1980-an adalah upaya reformasi perpajakan tahun 1983 memperkenalkan sistem yang sepenuhnya modern, yang diakui merupakan sistem yang sangat kompleks, dengan tingkat marjinal tinggi, yang bukan hanya sulit untuk diterapkan, tetapi juga memperburuk efisiensi ekonomi. Kode perpajakan baru mengurangi tarif pajak menjadi 15, 25, dan 35 persen dan menuju pada self-reporting income tax system. Untuk mempermudah penerapan, cut off point untuk penghasilan kena pajak dilipatduakan, mengurangi subjek pajak penghasilan dari 15 ke 10 persen. Pada awal bulan April 1985, reformasi awal ini diikuti oleh pengenalan pajak pertambahan nilai (PPN).
Tujuan umum reformasi perpajakan tahun 1980-an adalah untuk menanggulangi berbagai kelemahan dan kerumitan dari sistem pajak yang ada pada waktu itu. Secara spesifik ada empat tujuan utama reformasi pajak yaitu : Pertama, adalah untuk meningkatkan ratio penerimaan pajak nonmigas terhadap PDB. Walaupun terget spesifik belum ditetapkan pada waktu merancang reformasi ini, diperkirakan akan dapat dihasilkan tax ratio mendekati 10 persen dalam implementasi lima tahun pertama. Kedua, adalah untuk simplikasi hukum-hukum pajak dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan dalam rangka transfer sumber-sumber kesektor publik. Ketiga, adalah untuk megurangi distorsi ekonomi dalm pengalokasian sumber-sumber yang langka. Keempat, adalah untuk memberikan keadilan bagi para wajib pajak terutama kelompok miskin dan kurang mampu, dijamin tidak akan mengalami posisi yang lebih buruk (worse off) dengan sistem pajak yang baru ini. Tiga undang-undang perpajakan yang disetujui oleh DPR pada tahun 1983 adalah (1) tata cara dan prosedur umum perpajakan, UU Nomor 6 tahun 1983; (2) UU pajak pendapatan, UU Nomor 7 tahun 1983; dan (3) UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Nomor 8 tahun 1983. Tim tersebut terus melanjutkan kegiatan penyempurnaan reformasi pajak lain, yaitu UU pajak bumi dan bangunan, UU Nomor 12 tahun 1985; dan UU Bea Materai, UU Nomor 13 tahun 1985. (Usman, 2009)
Reformasi pajak tahun 1994 meliputi perubahan empat undang-undang: (i) Undang-undang tentang pajak penghasilan, (ii) undang-undang tentang pajak pertambahan nilai, (iii) undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan, dan (iv) undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Pada tahun 1997, upaya penyempurnaan sistem perpajakan dilanjutkan dengan penetapan undang-undang penangihan pajak dengan surat paksa dan undang-undang tentang badan penyelesaian sengketa pajak. Masih dalam kaitannya dengan penerimaan Negara telah ditetapkan pula tiga undang-undang, yakni (i) undang-undang tentang bea perolehan hak atas tanah bangunan, (ii) undang-undang tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan (iii) undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Reformasi Administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 bertujuan untuk; (i) meningkatkan kepatuhan perpajakan, (ii) meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan (iii) meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware, dan humanware.
Dilihat dari sisi penerimaan, sumber-sumber penerimaan pemerintah dikelompokkan atas penerimaan dalam negeri dan bantuan (hibah) serta pinjaman luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang terus meningkat, pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan khususnya penerimaan dalam negeri. Sedangkan dana yang berasal dari luar negeri tetap dimanfaatkan sebagai pelengkap untuk menunjang kelancaran pembangunan.
Perkembangan Penerimaan Pemerintah
Sejak awal Repelita I tahun 1969/1970 sampai dengan 1999/2000 kebijakan keuangan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan kepada prinsip anggaran berimbang dan dinamis yang berarti bahwa jumlah seluruh belanja negara senantiasa disesuaikan dengan besarnya pendapatan negara. Bila penerimaan lebih rendah daripada yang direncanakan semula pemerintah harus mengupayakan agar pengeluaran dapat disesuaikan. Sejak tahun 2000 pemerintah tidak lagi menganut sistem tersebut, format dan struktur dalan APBN dirubah menjadi anggaran defisit yang dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri.
Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan migas, penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah oleh karena itu harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun dengan menggali sumber-sumber pajak lain.
Semua jenis pajak selama periode tahun 1990-2007 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Realisasi penerimaan perpajakan didomonasi oleh penerimaan pajak dalam negeri yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan cukai. Pada periode tahun 1990 sampai dengan 1997 rata-rata perkembangan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan cukai mengalami peningkatan yakni rata-rata 20,26 persen. Pada periode tahun 1998-2007, perkembangan penerimaan pajak dalam negeri terus mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Peningkatan ini dikarenakan potesi di sektor perpajakan tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi makro yang kondusif serta kelanjutan kebijakan perpajakan di tahun-tahun lampau, seperti ekstensifikasi melalui perluasan pengusaha kena pajak dan intensifikasi terhadap subjek dan objek kena pajak, serta penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan. ecara nominal nilainya berbeda jauh dengan penerimaan perpajakan yang nilainya sudah diriilkan terlebih dahulu dengan indeks harga konsumen. Hal ini dikarenakan nilai pada penerimaan perpajakan riil sudah menghilangkan unsur inflasi didalamnya. Perkembangan penerimaan pajak dalam negeri (PPh, PPN, dan Cukai) tiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turun. Pada periode tahun 1990 sampai dengan 1997 rata-rata perkembangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai mengalami peningkatan yakni rata-rata 10,5 persen. Pada tahun 1998 penerimaan pajak dalam negeri mengalami penurunan rata-rata sebesar 23,38 persen. Penurunan terbesar terjadi pada pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 35,10 persen kemudian disusul oleh Cukai sebesar 20,36 persen dan pajak pertambahan nilai sebesar 14,68 persen.
Penurunan ini terjadi karena krisis yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara yang dimulai pada pertengahan 1997 di Thailand kemudian merebak ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Krisis ini bersumber dari kebijakan fiskal yang salah serta pengambangan nilai tukar (Rupiah) dengan menggunakan floating system yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran utama serangan dari para spekulan. Keadaan yang dihadapi Indonesia menjadi lebih pelik karena masalah-masalah non teknis ekonomis, yaitu ketidakpastian politik pasca Soeharto. Dengan demikian keadaan yang dihadapi Indonesia pada saat itu, selain menghadapi keadaan teknis juga diimpit oleh keadaan non teknis yang pengaruhnya cukup berarti. Kontribusi PPh, PPN, dan Cukai dalam Pembentukan Penerimaan Pemerintah

Kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Cukai mulai mendominasi penerimaan pemerintah. Hal ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu negara dalam membiayai proses pembangunan negara tersebut. Peningkatan kontribusi penerimaan perpajakan ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor ekonomi dan dan upaya internal. Tabel 3 memperlihatkan bahwa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai memberkan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pemerintah, ini menunjukkan bahwa ketiga penerimaan dalam negeri tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan pemerintah. Kontribusi terbesar selama periode tahun 1990 sampai dengan 2007 untuk ketiga jenis pajak dalam negeri tersebut adalah pada tahun 1999 untuk pajak penghasilan yaitu sebesar 38,03 persen, pajak pertambahan nilai pada periode 2004 yaitu sebesar 25,43 persen dan cukai yaitu sebesar 7,77 persen pada tahun 2002. perubahan struktur penerimaan pajak tersebut merupakan hasil dari kebijakan pembaharuan di bidang perpajakan yang diterangkan lewat undang-undang pajak nomor 9, 10, 11, 12 tahun 1994, sebagai penyempurnaan undang-undang nomor 7 tahun 1983 atau undang-undang penyempurnaan (Undang-undang nomor 7 tahun 1991). Serta reformasi pajak tahun 2000 yang mengeluarkan a) perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, b) perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, c) perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang danjasa dan pajak penjualan barang mewah (PPNBM), d) perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1987 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP), e) perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Ismawan, 2001).

Undang-undang perpajakan yang baru menyempurnakan sistem dan prosedur perpajakan yang lama dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, berdasarkan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan peningkatan kualitas, serta mutu pelayanan aparat perpajakan. Berkenaan dengan menyempurnakan ketentuan pajak penghasilan, pemerintah antara lain menurunkan tarif pajak PPh perorangan dan badan dari 15 persen sampai dengan 35 persen menjadi 10 persen sampai dengan 30 persen. Dalam jangka pendek penurunan ini mempengaruhi pertumbuhan penerimaan PPh, namun dalam jangka panjang penurunan tersebut diharapkan akan dapat mendorong investasi perusahaan swasta, yang disebabkan oleh meningkatnya laba setelah pajak perusahaan, dan akhirnya meningkatkan penerimaan PPN. Disamping itu, penurunan tarif PPh perorangan akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposibel income) dan tabungan yang pada akhirnya meningkatkan PPh dari bunga deposito dan PPh perorangan dalam jangka panjang.
Kenaikan penerimaan cukai didorong, baik oleh kenaikan volume produksi barang kena cukai seperti rokok dan minuman yang mengandung ethyl alcohol maupun pengaruh kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) untuk semua jenis hasil tembakau sebesar 7 % per batang/gram terhitung sejak tanggal 1 Maret 2007 dan pengenaan tarif spesifik sebesar Rp3-7/batang menurut golongan industri terhitung sejak tanggal 1 Juli 2007. Upaya menanggulangi peredaran rokok tanpa pita cukai dan rokok dengan pita cukai palsu yang dilakukan sejak tahun 2001 juga turut memberi andil dalam kenaikan penerimaan cukai.

Struktur Pajak di Indonesia
Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak atas perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPNBM), pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Sementara itu, pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penyumbang terbesar pada sektor perpajakan yang perkembangannya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam periode waktu 1990 sampai dengan 2000, secara nominal penerimaan PPh meningkat rata-rata sebesar 22,98 persen per tahun, yaitu dari Rp 6463,75 milyar dalam tahun 1990 menjadi Rp 238740 milyar dalam tahun 2007. Dalam periode yang sama penerimaan PPN dan PPNBM menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 7028,94 milyar dalam tahun 1990 menjadi Rp 155187 milyar di tahun 2007 atau rata-rata sebesar 19,17 persen pertahun. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan penerimaan PPN dan PPNBM tersebut antara lain adalah kebijakan yang diterapkan dibidang PPN dan PPNBM, serta perkembangan beberapa variabel ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap perkembangan transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN dan PPNBM. Beberapa kebijakan dibidang PPN dan PPNBM yang berpengaruh positif terhadap kelancaran penerimaan PPN dan PPNBM diantaranya melipuli ekstensifikasi, intensifikasi, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak diantaranya mencakup percepatan pengurusan restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan kebijakan ekstensifikasi selain dilaksanakan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) terutama yang melakukan penyerahan barang kena pajak di pusat-pusat pasar/kegiatan konsumen, juga dilakukan melalui (i) pencabutan berbagai fasilitas PPN dan PPNBM, dan (ii) pengenaan PPN yang lebih efektif atas jasa kena pajak. Sementara itu, kebijakan intensifikasi antara lain dilaksanakan melalui (i) intensifikasi pemungutan PPN terhadap PKP di sektor-sektor usaha yang mengalami perkembangan seperti sektor perdagangan, (ii) peningkatan kegiatan penagihan aktif terutama terhadap pengungkapan penunggakan potensial, (iii) penghitungan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan (iv) penelitian kembali atas wajib pajak yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan.
Dalam upaya meningkatkan penerimaan PPB dan BPHTP pemerintah terus mengeluarkan kebijakan, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2003 adalah penerbitan ketetapan untuk meningkatkan pengenaan nilai jual kena pajak (NJKP) dari 20 persen sampai 40 persen menjadi 20 persen sampai 50 persen. Disamping itu pemerintah terus memantapkan langkah-langkah administratif berupa intensifikasi dan ekstensifikasi yang selama ini telah berjalan dengan baik. Perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 1990 sampai dengan 2007 rata-rata sebesar 23,59 persen pertahun yaitu dari Rp 750,59 milyar dalam tahun 1990 menjadi Rp 29555 milyar dalam tahun 2007. Dalam periode yang sama penerimaan cukai menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu dari Rp 1773,91 milyar dalam tahun 1990 menjadi Rp 44681 milyar di tahun 2007 atau rata-rata sebesar 20,20 persen pertahun. Perkembangan penerimaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan, yaitu (i) kenaikan harga jual eceran (HJE) dan tarif cukai terhadap semua produk hasil tembakau dan minuman yang mengandung etil alkohol, (ii) peningkatan pengawasan atas peredaran produk barang kena cukai dan kepatuhan pabrikan dalam membayar cukai, (iii) pemberantasa peredaran rokok polos, rokok yang dulekati pita cukai palsu dan rokok yang dilekati dengan pita cukai yang bukan peruntukannya, serta (iv) pemantauan secara intensif terhadap HJE barang kena cukai diperedaran. Sejalan dengan itu, juga dilakukan langkah-langkah pengujian tingkat kepatuhan melalui audit, peningkatan pelayanan dalam rangka penyediaan dan distribusi pita cukai, pembangunan sistem informasi cukai, serta sistem pelaporan dan multimedia di bidang cukai.
Dalam periode waktu 1990 sampai 2007 perkembangan penerimaan pajak lainnya adalah sebesar yaitu dari Rp 252,84 milyar dalam tahun 1990 menjadi Rp 2743 milyar dalam tahun 2007. perbaikan penerimaan pajak lainnya dalam periode waktu tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya jumlah dan nilai transaksi yang membutuhkan bea materai sejalan dengan membaiknya kinerja perekonomian secara umum, dan ditempuhnya langkah-langkah kebijakan dibidang pajak lainnya, yaitu: (i) peningkatan pengawasan atas pemakaian benda materai, penggunaan mesin teraan materai, dan percetakan tanda lunas bea materai; (ii) peningkatan pencegahan atas beredarnya materai tempel palsu; (iii) pemantauan atas penyaluran materai secara periodik oleh perum peruri ke kantor pos; (iv) pengenaan bea materai atas pembayaran kartu kredit di atas jumlah tertentu (berlaku mulai juli 2002); serta (v) peningkatan kerja sama dengan polri untuk melakukan pengawasan terhadap pemalsuan materai lapangan. Dalam periode yang sama peranan pajak perdagangan internasional menunjukkan kecenderungan semakin menurun.
Pada umumnya di negara berkembang, sebagian besar penerimaan pajaknya berasal dari jenis pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan pada negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya. Namun dalam jangka panjang akan terjadi pergeseran dari dominasi pajak tak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat setempat. Salah satu alternatif peningkatan penerimaan pajak langsung adalah peningkatan Pajak Penghasilan (PPh).
Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan. Berdasarkan struktur penerimaan pajak maka terlihat bahwa penerimaan masih didominasi oleh pajak tak langsung. Sementara itu penerimaan dari sumber pajak langsung masih menunjukkan perkembangan yang cukup lambat. Struktur pajak Indonesia dapat dilihat dalam gambar 1.

Gambar 1. Struktur Pajak Indonesia Periode 1990-2007

Menurut Faisal Basri (2005), tingginya penerimaan pajak dari pajak tidak langsung menunjukkan potensi penerimaan pajak masih cukup besar di Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan beban pajak tinggi, baik kepada pengusaha yang sama maupun ke rakyat lewat mekanisme pajak tidak langsung. Jika dibiarkan berlangsung terus menerus, berarti pemerintah membunuh iklim perekonomian (Investor Daily Indonesia, 2005).
Tax Ratio di Indonesia
Penerimaan dari sektor perpajakan terutama untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai telah mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan selama delapan belas tahun terakhir yaitu 1990 sampai dengan 2007. ini berati peranan ketiga pajak dalam negeri tersebut dalam menunjang penerimaan pemerintah semakin dominan. Perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau disebut juga dengan tax ratio pada dasarnya mencerminkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari tiap rupiah pendapatan nasional (produk domestik bruto). Rasio ini biasa digunakan sebagai salah satu tolok ukur atau indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan mengingat PDB yang menunjukkan output nasional merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Kenaikan rasio ini bisa mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak, karena menunjukkan semakin tingginya nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output nasional. Perkembangan tax ratio dari ketiga penerimaan dalam negeri (PPh, PPN, dan Cukai) sebagaimana terlihat pada tabel 4.
Tax ratio pajak penghasilan terhadap produk domestik bruto sebesar 2,93 persen pada tahun 1990 dan pada tahun 1992 meningkat menjadi 4,08 persen. Namun turun menjadi 3,83 persen pada tahun1993 dan meningkat kembali pada tahun 1994 menjadi 4,02 persen. Sejak diterapkannya undang-undang perpajakan yang baru yang mulai efektif diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995, tax ratio pajak penghasilan pada tahun tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 3,99 persen. Pada tahun 1996 ratio pajak penghasilan terhadap produk domestik bruto terus mengalami peningkatan hingga tahun 1999 yaitu sebesar 4,24 persen menjadi 6,26 persen. Pada tahun berikutnya ratio pajak penghasilan terhadap produk domestik bruto terus mengalami fluktuasi naik turun hingga tahun 2007 tax ratio pajak penghasilan sebesar 6,31 persen.
Seperti halnya dengan perkembangan tax ratio pajak penghasilan, untuk pajak pertambahan nilai tax ratio-nya juga mengalami perkembangan yang naik turun selama periode 1990 sampai dengan 2007. pada tahun 1990 tax ratio PPN sebesar 3,19 persen terus naik hingga tahun 1994 yaitu sebesar 3,64 persen. Kemudian terus mengalami fluktuasi naik turun selama periode 1995 sampai dengan tahun 1999 masing-masing sebesar 3,50 persen; 3,35 persen; 3,42 persen; 2,55 persen; dan 2,86 persen. Hingga tahun 2004 ratio PPN terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,28 persen. Dan mengalami fluktuasi naik turun hingga tahun 2007 masing-masing sebesar 3,41 persen; 3,69 persen; dan 4,10 persen. Berbeda halnya dengan perkembangan ratio cukai terhadap PDB yang cenderung stabil hanya sesekali mengalami fluktuasi naik turun.

3. PENUTUP
Secara nominal penerimaan pajak dalam negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya namun secara riil penerimaan pajak dalam negeri mengalami fluktuasi naik turun hal ini dapat disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi perekonomian Indonesia. Dilihat dari struktur pajak di Indonesia sudah mulai di dominasi oleh pajak langsung (Pajak Penghasilan) meskipun pajak tidak langsung nilainya masih cukup besar (hampir sama dengan pajak langsung) sementara perbandingan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (tax ratio) terus mengalami peningkatan yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

Amri Amir, 2007. Perekonomian Indonesia dalam Persfektif Makro. Biografika. Bogor
Djohanputro, B, 2006. Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. PPM. Jakarta
Due dan Friedlaender, 1999. Keuangan Negara. Erlangga. Jakarta
Gunadi, 2008. Problematika Peningkatan Tax Ratio, Harian Kompas, 7 januari 2008.
Investor Daily Indonesia, Penerimaan Pajak Berasal dari Pajak Tidak Langsung, 06 Jun -2005.
Ismawan, I, 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Alex Media Komputindo. Jakarta
Kunarjo, 2003. Glosarium Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. FEUI. Jakarta
Mangkoesoebroto, G, 2001. Ekonomi Publik. BPFE. Yogyakarta
Mankiw, N.G, 2006. Pengantar Ekonomi Makro. Salemba Empat. Jakarta
Mardiasmo, 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Andi. Yogyakarta
Meliala dan Francisca, 2008. Perpajakan dan Akuntasi Pajak. Semesta Media. Jakarta
Suparmoko, 2000. Keuangan Negara Edisi 5. BPFE. Yogyakarta
Usman, M, 2009. Reformasi Sektor Fiskal dan Finansial Indonesia 1970-1980 dalam Abimanyu dan Andie Era Baru Kebijakan Fiskal. Kompas. Jakarta
Wibowo, T, 2000. Dampak Pajak terhadap Pendapatan Nasional. KIPAS, Jakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: