EKONOMI POLITIK ; PRAKTIK RENT- SEEKING

Pemburu Rente

Kaum kapitalis yang mencoba menjalin hubungan dengan birokrasi dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bisnis dapat disebut sebagai pemburu rente (rent-seeker).  Pada dasarnya pemburu rente adalah mencari dan mendapatkan peluang untuk menjadi penerima rente  yang diberikan oleh birokrasi dengan cara menyerahkan sumberdayanya, menawarkan proteksi atau memberikan wewenang tertentu yang diaturnya. Dalam pengertian ini, rente didefinisikan sebagai selisih antara nilai pasar dari suatu  “kebaikan hati” dari birokrasi dengan jumlah yang dibayar oleh penerima rente kepada birokrasi atau pemerintah dan atau secara pribadi kepada penolongnya di kelompok birokrasi. Apabila tidak membayar sama sekali, seluruh nilai pasar adalah rente atau lebih tepatnya disebut rente ekonomi.

Para ahli ekonomi politik mencoba menerangkan tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh aktor tertentu pada waktu melakukan kegiatan politik, dengan anggapan bahwa di belakang politik aktor tertentu ada motivasi yang mendasari kegiatan ini.

Salah satu contoh dari cara berfikir kelompok ini adalah munculnya analisis yang kompleks tentang dijumpainya kegiatan rent-seeking atau R – S yang demikian meluas di kelompok negara-negara dunia ketiga. Mengingat teori ekonomi barat, khususnya yang berlandaskan walfare economics, tidak dapat digunakan sepenuhnya dalam memahami berbagai peristiwa ekonomi, proses pembangunan dan hambatan pembangunan di dunia ketiga, maka perlu kiranya menginterpretasikan kembali dengan cara pendekatan R – S ini.

Hal ini karena demikian meluasnya praktik-praktik yang dengan sengaja didorong atau ditoleransi oleh negara dengan dalih tujuan mengekang kompetisi lewat pasar dan alasan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional. Akibat dari ini maka muncullah sejumlah rente yang digunakan oleh birokrasi, sekelompok aktor ekonomi yang didukung atau  berkolusi dengan negara, negara atas nama pemerintah yang berkuasa ataupun oleh sektor ekonomi yang diupayakan berkembang dengan pesat, relatif dibandingkan dengan lainnya.

Determinasi dari semua itu muncul pula praktik kapitalisme negara (state capitalism), BUMN yang monopolis yang mendominasi ekonomi dan proses pembangunan yang sedang didorong laju pertumbuhannya dan sektor industri manufaktur modern yang tumbuh pesat dan menjadi proses industrialisasi. Dari kesemuanya itu ada sejumlah keuntungan yang berlebih yang sengaja- tetapi tidak wajar (artifisial) diciptakan untuk memungkinkan adanya hal-hal tersebut. Bagi aktor ekonomi lainnya seperti rakyat, konsumen, klien dan masyarakat, secara tidak terasa akan mengalami pengurangan kesejehteraan dan penurunan tingkat kesejahteraan.

Tidak bisa dijalankannya teori walfare economics terutama di negara non Barat, dikarenakan banyaknya asumsi yang tidak terpenuhi dan sulit dijumpai, misalnya asumsi persaingan sempurna. Maka tidaklah mengherankan bila terjadi rent-seeking behaviour di kalangan yang terdiri dari ; a)  birokrat yang mendapat keuntungan dari kekuasaan untuk memberi lisensi, b)  sektor swasta yang dilindungi oleh regulasi karena dibebaskan dari keharusan berkompetisi melalui proteksi dan pelarangan impor, c) orang-orang berkuasa yang karena regulasi mempunyai akses kepada barang dan jasa yang bisa di distribusikan kepada orang atau fraksi politik untuk membantu dan melestarikan kekuasaan.

Hal di atas bisa ada dan terjadi disebabkan adanya faktor-faktor yang mendukung situasi itu, antara lain: 1)   pasar regulasi memberikan kekuasaan ekonomi untuk menjamin “akumulasi modal” mereka sendiri, 2)   dengan cara mendistribusikan dan mengalokasikan sumberdaya menurut kemauan mereka sendiri, semata-mata untuk memperkuat diri secara ekonomi dan politik, 3)      adanya berbagai kepentingan ekonomi (interest group di bidang ekonomi) 4)        adanya kepentingan politik dan ambisi nasionalisme yang bercampur aduk satu sama lain, bahkan cenderung membingungka

Tipologi pemburu rente di Asia Tenggara

Asia Tenggara memiliki banyak pemburu rente. Di Filipina istilah kapitalis konco (crony capitalist) diciptakan di masa undang-undang darurat untuk menyebut mereka yang memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hubungan erat dengan Presiden Marcos. Di Thailand, beberapa cendikiawan menggunakan istilah kapitalis birokrat, dan di Indonesia mungkin lebih tepat diistilahkan sebagai “cukong” pemerintah. Beberapa kategori dari kapitalis pemburu rente adalah:

Kapitalis Keraton. Di Malaysia dan Indonesia ada keluarga keraton yang terjun dalam dunia bisnis. Di Malaysia, sembilan dari tiga belas negara bagian mempunyai sultannya masing-masing dan mereka memegang kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan sultan di Indonesia.

Para Sultan di malaysia menjalin hubungan dengan kapitalis Cina serta Bumi Putera dan bertindak sebagai penerima penghasilan tetap (rentier) daripada sebagai kapitalis. Dalam beberapa kasus investasi, mereka dikelola langsung oleh keluarga dan stafnya. Di Thailand pada masa monarkhi absolut (1932) tidak ada pemisahan yang jelas antara pemerintah dan keraton. Pada masa itu mendekati raja untuk memperoleh bantuan keuangan menjadi hal yang biasa. Di masa itu, raja mengambil inisiatif dalam pembentukan perusahaan.

Keluarga Presiden. Terutama di Indonesia dan Filipina. Di Indonesia, konon Presiden Soeharto melakukan investasi bisnis, khususnya dengan perusahaan milik Liem Siou Liong. Keluarga Presiden Soeharto baik dari pihak istri dan anak-anaknya bekerja sama dengan pengusaha sukses atau mendirikan perusahaan  sendiri yang sebagian besar di jalankan oleh orang lain. Di Filipina, keluarga Marcos barangkali termasuk kapitalis terbesar di negeri itu sebelum ia terguling. Marcos dan keluarganya memegang saham besar di perusahaan-perusahaan besar di Filipina.

Kapitalis Konco. Para kapitalis konco adalah usahawan sektor swasta yang memperoleh keuntungan sangat besar dari hubungan eratnya dengan kepala negara di Indonesia. Liem Siou Liong adalah orang yang paling dekat dengan Soeharto sejak tahun 1950-an. Juga Bob Hasan yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai anak angkat Jenderal Gatot Soebroto, jenderal yang sangat disegani oleh Soeharto. Di Filipina kawan-kawan dekat Marcos dan isterinya Imelda, banyak menjalin hubungan bisnis dengan presiden.

Kapitalis Birokrat. Istilah ini diciptakan sehubungan dengan situasi di negara Cina dan sejak itu memperoleh beberapa makna yang berbeda. Di sini kapitalis birokrat di definisikan sebagai;

pertama, mereka yang memenuhi syarat sebagai kapitalis birokrat pernah memegang atau masih memegang jabatan birokrat, yang mereka gunakan untuk akumulasi modal awal mereka. Kedua, kalau mereka tidak lagi memegang jabatan birokratis mungkin masih mempertahankan hubungan yang erat dengan pemerintah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Ketiga, mereka mempunyai bisnis sendiri  dan menjalankannya seperti yang dilakukan oleh kapitalis lain. Banyak perwira militer dari kapitalis birokrat, sesudah pensiun menambah uang pensiun sering menjalin hubungan dengan Cina dan memperoleh pendapatan yang menarik dengan mendapatkan fasilitas dari para mitranya dan sekaligus bertindak sebagai rentier daripada kapitalis.

Politisi yang beralih menjadi kapitalis. Tidak banyak politisi yang menjadi kapitalis. Pertama, mereka dibatasi dan Kedua, karena pendidikan atau sikap mental mereka yang sungkan terjun dalam dunia bisnis. Namun pengecualian terjadi di Filipina, banyak politisi yang terjun dalam dunia bisnis.

  • Kapitalis yang menjadi politisi. Di Filipina banyak kapitalis yang beralih menjadi politisi. Di Indonesia beberapa pengusaha pribumi masuk dalam dunia politik.

Kapitalis lain yang berkoneksi dengan pemerintah. Kategori ini mencakup semua kapitalis lain yang mempunyai koneksi dengan pemerintah dan memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis. Pemerintah dapat memberikan suatu hak monopoli, konsesi kayu gelondongan atau penebangan, atau lisensi yang banyak diincar oleh pengusaha, memberikan proteksi atas kompetisi asing, bantuan keuangan dan suatu kontrak yang besar dari pemerintah, mengangkat leveransir khusus, memberikan pertimbangan khusus pada permohonan reklasifikasi hak guna tanah, atau menjual harta pemerintah dengan harga konsensi

Praktik Rent-seeking (Kasus: Perburuan rente kehutanan dan penjarahan uang negara)

Para peneliti dan pengamat biasanya dipusingkan dengan beberapa pertanyaan berikut: mengapa pemegang konsensi hutan mengeksploitasi besar-besaran atau dengan laju yang sangat tidak masuk akal, atau mengapa mereka tidak mampu menerapkan sistem manajemen kehutanan pada areal lokasi yang seakan-akan telah menjadi miliknya sendiri pada tenggang waktu tertentu, atau mengapa mereka tidak mempunyai visi jangka panjang dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagai suatu asset investasi yang sangat berharga dan menentukan generasi mendatang dan keberlanjutnan pembangunan.

Ada yang menganggap bahwa kebijakan yang ada terlalu memberi peluang pada pemegang HPH untuk menguasai areal yang sangat luas, bahkan sampai jutaan hektar. Hal ini disebabkan iuran wajib yang berlaku seperti IHPH atau license fee dan IHH atau royalti fee yang sangat rendah. Pengusahaan hutan yang berjuta hektar tersebut lebih berfungsi sebagai jaminan usaha untuk spekulasi, artinya tidak semata untuk tujuan pemanfaatan kayu.

Jangka waktu hak pengusahaan hutan selama dua puluh tahun yang tergolong pendek juga sangat menyuburkan praktik dan sikap pemburu rente pada sebagian  besar pelaku ekonomi sektor kehutanan. Bayangkan, jika siklus masa produktif kayu hutan adalah 35 tahun, para pemegang konsensi ini akan kembali menebang kayu hanya beberapa tahun setelah tebang pertama dan tentunya sebelum tenggang waktu konsensi habis.

Walaupun masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam, kejadian besar di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau dan Sulawesi dan Irian Jaya (Papua)  dapat dijadikan pelajaran berharga tentang sitem menajemen pengelolaan hutan yang dianut.  Hancurnya sumberdaya hutan sebagai paru-paru dunia, jelas disebabkan sistem menajemen kehutanan dan sikap ketagihan rente para pengelola HPH.

Tabel 1. Perburuan rente kehutanan dan penjarahan uang negara

Perusahaan

Bentuk Usaha

Modus penyelewengan

Kerugian negara

(Rp  Miliyar)

Bob HasanPT Surya Hutani Jaya

PT Aceh Nusa Indrapuri

PT Mapindo Parama

HPH di Kaltim 96.450 haHPH di Aceh 111.000 haPembuat peta udara Dana reboisasi dipakai bayar utang. Sebagian (Rp 8,8 M) tidak dikembalikanDR dipakai membeli ruang di menara batavia. Biaya HTI melebihi ketentuan standarProses pembuatan peta tanpa tender. Peta tidak maksimal dan tidak bisa dipakai Rp 207,820Rp 85, 369US$ 87 juta DRUS $ 175 juta APHI
Hutomo MandalaputraGatari  Utama Air Service Penyewaan pesawat Pesawat dipakai pihak ke 3Pesawat negara dihilangkan Rp 23,300
Sri Hardianti RukmanaPT Musi Hutan Persada HPH di Sumsel 193.500 ha Mark up realisasi penanaman hutan agar dapat DR di muka Rp 346, 876
Bambang TrihatmodjoPT Bukit Jonggol Asri Pemukiman Areal pengganti hutan hanya 2.754 ha dari total 8.917 ha Data belum ada
ProbosutejoPT Menara Hutan Buana HPH di Kaltim 268.585 ha Mark up realisasi penanam hutan agar dapat DR di muka Rp 144,406
SudwikatmonoPT Semen Dwima Agung Pertambangan Pelanggaran ruislag hutan dengan areal pertambangan Data belum ada
Perusahaan Bentuk Usaha Modus penyelewengan Kerugian negara(Rp  Miliyar)
Grup SalimPT Pertiwi Lestari Purwakarta PT Besland Pertiwi

PT Mandara Permai

PT Buana Mega Wisata

PT Surya Bangun Pertiwi

IndustriIndustri Pemukiman   Bintan Pariwisata Industri Pelanggaran ruislag hutan dengan areal industri 7.100 haPelanggaran ruislag hutan dengan areal industri 7.100 ha

Pelanggaran ruislag hutan dengan areal industri 7.100 ha

Lahan hutan untuk pariwisata Lahan hutan untuk industri

   Data belum adaData belum ada 

Data belum ada

Data belum ada

Data belum ada

Hasyim DjojohadikusumoPT Semen Cibinong   Industri   Pelanggaran ruislag hutan dengan areal industri 7.100 ha   Data belum ada

Sumber: Departemen Kehutanan 2000; Bustanil Arifin dan Didik J. Rachbini, 2001

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan tahun 2000, paling tidak tercatat sebanyak 25 unit kelompok perusahaan HPH di Indonesia. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah terbanyak dimiliki oleh Barito Pasifik Group yaitu 39 unit perusahaan yang mencakup areal seluas 3.536.000 ha, Djajanti Group sebanyak 20 perusahaan yang mencakup 2.805.000 ha. Walaupun Group Kayu Lapis Indonesia, memiliki 17 perusahaan namun dalam cakupan areal ternyata lebih luas dari Djajanti Group yaitu seluas 3.143.000 ha. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel  2. Dua puluh lima kelompok perusahaan besar HPH

No

Nama

Jumlah

Luas Areal

Pemilik/Pengelola

Ribu (ha)

%

1 Barito Pacific

39

3.536

12,9

Prayogo Pangestu
2 Kayu Lapis Indonesia

17

3.143

11,5

Andi Susanto
3 Dajanti

20

2.805

10,3

Burhan Uray
4 Alas Kusuma

158

2.189

8,0

PO Suwandi
5 Korindo

6

1.494

5,5

In Yong San
6 Kalimanis

7

1.352

4,9

Bab Hasan
7 Budhi Nusa

8

1. 191

4,4

Burhan Uray
8 Surya Damai

7

1. 108

4,1

Martias
9 Satya Djaja Raya

8

1.026

3,8

Asbert Lyman
10 Kalamur

8

969

3,5

Anthony Salim
11 Panca Eka Bina Plw

7

835

3,1

Supendi
12 Daya Sakti

8

672

2,5

Windya Rachman
13 Raja Garuda Mas

6

659

2,4

Sukanto Tanoto
14 Hutrindo Wanabang

6

649

2,4

Alex Karampis
15 Bumi Raya Utama

6

609

2,2

Pitarso Adiyanto

No

Nama

Jumlah

Luas Areal

Pemilik/Pengelola

Ribu (ha)

%

16 Sumber Mas

6

597

2,2

Yos Sutomo
17 Sumalindo

6

597

2,2

Winarto Oetomo
18 Dayak Besar

6

544

2,0

Y Hamka/Inhutani
19 Benua Indah

5

563

2,1

Budiono
20 Kayu Mas

6

519

1,9

Tekman K
21 Tanjung Raya

6

476

1,7

H.A. Bakrie
22 Hutrindo Prajen

6

438

1,6

Akie Setiaawan
23 Bumi Indah Raya

4

427

1,6

Soenaryo
24 Bhara Induk

5

345

1,3

Much. Jamal
25 Siak raya

4

329

1,2

Sumarta
Jumlah

223

27.273

100

Sumber: Departemen Kehutanan 2000; Bustanil Arifin dan Didik J. Rachbini, 2001

Dari pada menciptakan masalah baru dengan perusahaan pengelola HPH, pemerintah seharusnya mempertajam reformasi kebijakan sektor kehutanan yang minimal diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Pertama, tingkatkan nilai nominal iuran-iuran wajib yang harus dibayar pemegang HPH kepada pemerintah seperti IHPH, IHH dan DR agar pendapatan pemerintah dari sektor kehutanan dapat ditingkatkan secara lebih signifikan. Basis penetapan iuran ini seharusnya berdasarkan luas areal hutan yang diperoleh. Dengan memperbesar iuran wajib dan menegakkan peraturan perundangan yang lebih mengarah pada konservasi dan perlindungan sumberdaya hutan, secara psikologis akan meningkatkan nilai intrinsik hutan dan perannya dalam perekonomian.

Kedua, tingkatkan iklim persaingan yang sehat, khususnya bagi pemegang konsensi dalam upaya memperoleh tambahan hak pengusahaan hutan berikutnya. Perpanjangan HPH dan penambahan areal konsensi dapat dilakukan secara mulus setelah syarat-syarat yang berhubungan dengan kegiatan konservasi, perlindungan dan penghutanan kembali areal tebang terpenuhi dengan baik.

Ketiga, tingkatkan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya kehutanan secara umum serta keterlibatan masyarakat sekitar hutan. Bagaimanapun juga hakikat dari pemanfaatan sumberdaya kehutanan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, menuju penghidupan yang lebih baik dan keterjaminan kehidupan generasi mendatang.

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

  1. Tuliskan yang dimaksud dengan rent-seeking, apa yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut !
  2. Tuliskan dan jelaskan tipologi dari rent-seeking, dan mengapa banyak terjadi di Asia Tenggara !
  3. Apa yang dapat anda simpulkan dari Praktik Rent-seeking terutama dari  Kasus  Perburuan rente kehutanan dan penjarahan uang negara yang terdapat dalam pembahasan bab ini ?

BACAAN YANG DIANJURKAN

Arifin, B., dan Rachbini, D. J., 2001, Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik, Grasindo, Jakarta

Philipus, Ng., dan Aini, N., 2004, Sosiologi dan Politik, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Putra, F, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik; Perubahan dan inovasi kebijakan publik dan ruang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Penerbit Pusataka Pelajar dan Universitas Giri Surabaya, Yogyakarta

Thomas, V, dkk, 2001, Kualitas Pertumbuhan, alih bahasa Marcus Prihminto Widodo, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: