HUBUNGAN PAJAK DENGAN ANGGARAN

Pendahuluan

Bagi seluruh perekonomian, tingkat produksi yang efisien terjadi pada 0X2 yaitu pada AR =MC. Seperti yang ditunjukkan pada kurva dengan struktur biaya menurun (lihat Mangkoesubroto, 2000, halaman 278)

 Besarnya MC menunjukkan biaya penggunaan sumber ekonomi yang diperlukan untuk menambah satu unit produksi, sedangkan AR menunjukkan harga yang mau dibayarkan oleh konsumen. Tingkat produksi 0X2 jauh lebih besar dibandingkan dengan 0X1 dan perbedaan harganya pun menjadi sangat besar. Oleh karena itu, untuk barang-barang publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebaiknya produksinya ditangani langsung oleh pemerintah. Kasus biaya menurun ini terjadi pada satu perusahaan besar mampu menyediakan suatu barang kepada seluruh masyarakat dengan biaya lebih murah.. Industri dengan biaya menurun ini disebut sebagai monopoli alamiah (natural monopoly), misalnya perusahaan air minum, kereta api dan sebagainya. Penanganan produksi oleh pemerintah menimbulkan dua alternatif produksi, pada 0X3 atau 0X2. Apabila pemerintah menetapkan produksi sebesar 0X3 maka harga yang  ditetapkan sebesar BX3 dan pemerintah tidak mendapat laba ataupun mengalami kerugian (TR=TC atau AR=AC, dan bukan merupakan ouput yang efisien. Penentuan tingkat produksi yang efisien akan menyebabkan pemerintah menderita kerugian, karena harga per unit yang dikenakan hanya sebesar 0H2 sedangkan biaya perunit untuk memproduksi barang sebesar 0X2 sebesar DX2. Jadi pemerintah menderita defisit sebesar 0X2 x DE. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah dapat menempuh beberapa cara, antara lain dengan pajak, pungutan atau melakukan diskriminasi harga.

 Pajak untuk menutup defisit anggaran.

Defisit pemerintah dalam memproduksi barang publik sebesar 0X2 dapat ditutup dengan pajak. Akan tetapi akan menimbulkan masalah.

  1. jika pajak yang dikenakan pada masyarakat adalah jenis pajak lump-sum (dikenakan dalam jumlah yang sama pada setiap orang) maka tidak ada masalah dari segi efisiensi karena pajak ini tidak mempengaruhi perilaku masyarakat (hanya menimbulkan efek pendapatan tetapi tidak pada efek substitusi). Namun demikian pajak lump-sum bertentangan dengan prinsip kemampuan membayar (ability to pay).
  2. Jika defisit anggaran pemerintah ditutup dengan pajak pendapatan maka dari segi ability to pay bersifat adil, tetapi dapat menimbulak efek pendapatan dan efek substitusi yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen sehingga pajak tidak efisien.
  3. Pemungutan pajak yang dimaksudkan untuk menutup defisit pemerintah dalam memproduksikn suatu barang publik menimbulkan ketidakadilan lain bagi seluruh masyarakat, karena orang yang membayar pajak mungkin tidak menikmati jasa barang publik tersebut. Misalnya pajak pendapatan yang digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan kereta api milik negara, akan menimbulkan ketidakadilan bagi orang yang membayar pajak pendapatan tetapi tidak pernah naik kereta api.

Pungutan untuk menutupi defisit

Adalah lebih adil jika defisit perusahaan negara ditutup dengan pungutan bagi orang yang menikmati jasa perusahaan negara tersebut. Masalahnya, jika jumlah pungutan terlalu tinggi karena dimaksudkan untuk menutup biaya produksi maka output yang diproduksikan akan menjadi terlalu sedikit dan harga menjadi lebih tinggi dari pada harga pada tingkat output yang efisien yaitu pada MC=AR.

Untuk mengatasinya, perusahaan negara dapat mempergunakan kebijaksanaan harga yang kurang menimbulkan inefisiensi dibandingkan dengan sistem harga dimana harga barang per unit sama dengan biaya per unit (TR=TC). Caranya adalah dengan sistem dua harga. Pada sistem harga ini, setiap konsumen harus membayar pungutan atas setiap barang yang dikonsumsikan. Selain itu mereka juga harus membayar tambahan pungutan atau pembayaran dalam jumlah yang sama untuk setiap konsumen. Tambahan pungutan menimbulkan efek substitusi antara pilihan menjadi langganan atau tidak, namun tidak menimbulkan efek substitusi antara tingkat penggunaan atau jumlah penggunaan jasa perusahaan negara tersebut. Jika defisit perusahaan kecil, sedangkan konsumennya banyak maka pungutan tambahan (biaya langganan) akan menjadi sedikit sehingga masalah efisiensi dapat diatasi karena jumlah pungutan tambahantidak akan menyebabkan konsumen mengurangi permintaan akan jasa/barang perusahaan negara tersebut.

Diskriminasi harga untuk menutup defisit

Sistem pungutan berbeda dengan diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda antara jumlah barang yang berbeda. Seseornag konsumen diharuskan membayar harga sebesar 0P2 untuk unit terakhir barang yang dibeli sedangkan untuk jumlah barang sebelumnya (lebih kecil dari jumlah terakhir) harus membayar jumlah yang lebih besar sehingga perusahaan tersebut dapat mengambil surplus konsumen.

Jika suatu perusahaan negara bertujuan untuk mencapai efisiensi maksimum maka perusahaan akan menetapkan harga OP1 dan menghasilkan output sebanyak 0X1. Pada jumlah output 0X3, kosumen sebenarnya bersedia membeli dengan harga AX3 perunit barang. Jika produsen menetapkan harga sebear baiaya rata-ratanya maka harga barang ditetapkan sebesar CX3 sehingga terdapat surplus konsumen sebesar AC. Untuk seluruh jumlah barang produksi sebesar 0X3, surplus konsumen ditunjukkan dengan area DAI (lihat Mangkoesubroto, 2000, halaman 281)

 Jika perusahaan dapat melakukan diskriminasi harga secara sempurna mak perusahaan akan mendapat keuntungan sebesar area DBE dikurangi dengan BFG (Luas DBE – Luas BFG). Akibat perbedaan pendapatan dan selera dari konsumen, kurva permintaan juga berbeda-beda satu dengan lainnya, sehingga setiap konsumen dapat dikenakan harga yang berbeda pula. Walaupun demikian, diskriminasi harga scara sempurna membutuhkan biaya yang besar, maka berlaku diskriminasi harga tidak sempurna. Untuk melakukan diskriminasi harga diperlukan syarat; (1) konsumen tidak dapat saling berhubungan, dan (2) elastisitas permintaan berbeda untuk konsumen yang berbeda pula. Kebijaksanaan sepertia ini biasanya dapat dilakukan pada perusahaan air minum, perusahaan listrik yangmengenakan tarif berbeda untuk jenis golongan konsumen (rumah tangga, industri, sosial).

Pada perusahaan yang menghasilkan dua jenis barang atau lebih, usaha untuk menutup defisit dapat dilakukan dengan cara mengenakan harga yang lebih tinggi bagi baranf yang mempunyai permintaan elastis. Untuk barang tersebut pengurangan permintaan karena harga yang lebih tinggi akan lebih sedikit daripada jenis barang yang permintaannya lebih elastis dan pengurangan surplus konsumen juga menjadi lebih kecil.

  Peraturan Pemerintah Untuk Menutup Defisit

Peraturan pemerintah dapat juga digunakan sebagai suatu sistem pengenaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan negara. Pada umumnya peraturan pemerintah menetapkan bahwa harga yang dapat dipungut haruslah dapat menutupi seluruh biaya produksi, termasuk pengembalian modal. Tingkat pengembalian modal dilakukan oleh perusahaan pemerintah harus sama dengan tingkat pengemblian modal pada industri swasta, sehingga terjadi alokasi modal yang efisien antara perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta. Gal hl ini pemerintah harus menetapkan dengan tegas semua komponen-komponen biaya produksi. Hal ini disebabkan menejer perusahaan negara yang mengetahui kenaikan biaya akan menyebabkan diperkenankan upaya untuk menaikkan harga, maka menejer memasukkan komponen biaya yang tidak penting bagi operasi perusahaan, misalnya biaya pembangunan kantor yang mewah, kenadaraan dinas yang banyak dan mewah dan sebagainya sebagai biaya operasi.

Keterkaitan Pajak dengan Anggaran Tidak Berimbang dengan Anggaran Berimbang: Pendekatan Makro Ekonomi

Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan (T) dan pengeluaran (G), politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Hasil yang dicapai dari kebijakan fiscal merupakan interaksi dari dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan. Pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan  dapat dirumuskan sebagai:

 dY=Ao – bT/(1-b)

Sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan adalah :

dY=b.dT/(1-b)

Anggaran Defisit (deficit budget)

Anggaran tidak berimbang dapat dibedakan lagi menjadi anggaran defisit (deficit budget) dan anggaran surplus (surplus budget). Anggaran defisit adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, setelah G direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah (T<G atau G>T). Politik anggaran defisit, biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulir pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Dengan asumsi kondisi awal anggaran pemerintah adalah anggaran berimbang (G=T), bila pemerintah menempuh anggaran defisit  ∆G >∆T, dimana ∆G > 0. Karena ∆G >∆T maka jika pemerintah menempuh politik anggaran defisit, pemerintah dianggap memilih kebijakan fiskal ekspansif.

∆Y karena ∆G=∆G/(1-b)

∆Y karena ∆T= – ∆T/(1-b)

sehingga total pengaruhnya  (karena ∆G  dan ∆T) adalah

∆Y karena ∆G=(∆G/(1-b)) + (∆T/(1-b))

∆Y karena ∆T=(∆G/(1-b))   -( ∆T/(1-b))

karena penyebutnya sama, yaitu (1-b) maka pengaruhnya dapat ditulis sebagai

∆Y = ∆G – ∆T/(1-b)

jika ∆G >∆T, maka dapat dikatakan ∆G =∆T+W, dimana W = ∆G – ∆T, sehingga

∆Y =(∆T+W-b∆T)/(1-b)

∆Y =((1-b)/(1-b)) ∆T + (W /(1-b))

∆Y = ∆T + (W /(1-b))

Jadi bila politik anggaran adalah anggaran defisit, maka pengaruhnya terhadap pertambahan pendapatan lebih besar dibanding besarnya defisit pengeluaran yang direncanakan. Bila ∆T=0; (W=∆G) atau Bila ∆G=0; (W=∆T), maka

Kasus :

C  = 100 + 0,8Yd

I   = 150

G  =  250 dan T = 250

Pada keseimbangan awal: Y=C+I+G

Y     = 100+0,8(Y-250) +150+250=500+0,8(Y-250)

Y     = 500+0,8Y-200=300-0,8Y

0,2Y= 300

Y     = 1.500

Jika pemerintah menempuh anggaran defisit, dimana ∆G =250, sementara ∆T=150, maka:

G1  = 250+250=500

Yd1= Y-250-150 = Y-400

Sehingga fungsi konsumsi menjadi

C1= 100+0,8Yd1

C1= 100+0,8(Y-400)

C1= 100+0,8Y-320

C1= -220+0,8Y

Y     = C+I+G

Y     = -220+0,8Y+150+500=430+0,8Y

0,2Y= 430

Y     = 2.150 atau ∆Y = 2150-1.500 = 650

Angka 650 adalah ∆Y=∆T+W/(1-b) =150+100/(1-0,8)=150+500=650

Anggaran Surplus

Kebalikan anggaran defisit, dalam anggaran surplus pemerintah merencanakan pemerimaan lebih besar dari pengeluaran (T>G atau G<T). Atau dapat juga dikatakan bahwa pemerintah menempuh politik anggaran surplus bila ∆G- ∆T, dimana ∆G  dan > 0. Karena itu juga, politik anggaran surplus sering diidentikkan dengan kebijaksanaan kontraktif. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang pada tahap ekspansi dan terus menerus. Melalui anggaran surplus pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. Pengaruh anggaran surplus terhadap output keseimbangan adalah berbalikan dengan pengaruh anggaran defisit.

Kasus :

C = 100 + 0,8Yd

I = 150

G=250 dan T=250

Pada keseimbangan awal: Y=C+I+G

Y     = 100+0,8(Y-250) +150+250=500+0,8(Y-250)

Y     = 500+0,8Y-200 = 300-0,8Y

0,2Y= 300  maka Y = 1.500

Jika pemerintah menempuh anggaran surplus, dimana ∆G =150, sementara ∆T=250, maka:

G1=250+150=400

Yd1=Y-250-250=Y-500

Sehingga fungsi konsumsi menjadi

C1 = 100+0,8Yd1

C1 = 100+0,8(Y-500)

C1 = 100+0,8Y-400

C1 = -320+0,8Y

Y     = C+I+G

Y     = -300+0,8Y+150+400=250+0,8Y

0,2Y= 250

Y     = 1.250 atau ∆Y = 1.250-1.500 = -250

Angka -250 adalah ∆Y=∆T-W/(1-b) =250-100/(1-0,8)=250-500=-250

Anggaran Berimbang

Pemerintah dikatakan menempuh anggaran berimbang bila pengeluaran direncanakan akan sama dengan penerimaan (G=T dan atau ∆G=∆T). Tidak ada ketentuan pokok dalam kondisi ekonomi seperti apa poliik anggaran berimbang ditempuh. Namun bila pemerintah memilih politik anggaran berimbang, dua hal utama yang ingin dicapai adalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.

Karena ∆G=∆T, maka pengaruh anggaran terhadap keseimbangan ekonomi adalah

∆Y karena ∆G=∆G/(1-b)

∆Y karena   ∆T = b ∆T/(1-b)  sehingga total pengaruhnya  (karena ∆G  dan ∆T) adalah

∆Y karena  ∆G=(∆G/(1-b)) – (b∆G/(1-b)) atau ∆T=(∆T/(1-b)) – (b∆T/(1-b))

adalah  ∆Y=((1-b)/(1-b))∆T

∆Y= 1 – ∆T atau 1-∆G yang berarti ∆Y= ∆T = ∆G

sehingga dapat dikatakan efek multiflier anggaran berimbang adalah sama dengan satu (balance budget multiplier)

Kasus :

C = 100 + 0,8Yd

I  = 150

G = 250 dan  T = 250

Pada keseimbangan awal: Y=C+I+G

Y     = 100+0,8(Y-250) +150+250=500+0,8(Y-250)

Y     = 500+0,8Y-200=300-0,8Y

0,2Y= 300 maka Y = 1.500

Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, dimana ∆G =150, sementara ∆T=150, maka:

G1   =250+150 = 400

Yd1 =Y-250-150 = Y-400

Sehingga fungsi konsumsi menjadi

C1 = 100+0,8Yd1

C1 = 100+0,8(Y-400)

C1 = 100+0,8Y-320

C1 = -220+0,8Y

Y      =  C+I+G

Y      = -220+0,8Y+150+400=330+0,8Y

0,2Y = 330

Y      = 1.650 atau ∆Y = 1.650-1.500 = 150

Angka 150 adalah ∆Y=∆T=∆G

BACAAN YANG DIANJURKAN

Basri, YZ dan Mulyadi Subri, 2003, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Hyman, D. N., 1996, Public Finance, A Cotemporary Application of Theory to Policy, Fifth edition, The Driden Press, New York

Mangkoesoebroto, G, 2000, Ekonomi Publik, Edisi Ketiga Cetakan Kesembilan, BPFE-UGM, Yogyakarta

Musgrave, RA dan Musgrave, PB, 1984, Public Finance In Theory and Practice, McGraw-Hill, Inc, New York, USA

Rahardja, P dan Manurung, M, 2004, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makro Ekonomi), Edisi Revisi, Penerbitan FE UI, Jakarta

Suparmoko, M, 1986, Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek, BPFE UGM, Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: