I. PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

1.1. Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Pola Pengeluaran Negara
Secara ekonomis, ada satu hal yang dituju dalam kehidupan orang per orang atau oleh masyarakat pada umumnya, yaitu keinginan meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup (quality of life). Setiap orang menginginkan peningkatan nilai (value) dari satu titik nilai tertentu ke titik nilai lainnya yang lebih tinggi. Katakanlah peningkatan nilai hidup itu sebagai bentuk kesejahteraan hidup atau kemakmuran (walfare) yang didambakan oleh setiap orang.
Dalam hal ini disadari bahwa untuk mencapai peningkatan taraf/nilai hidup secara materil tersebut tidak mungkin hanya dilakukan dengan kerja keras sendiri. Diperlukan bantuan pihak lain yang mampu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan untuk kepuasan bagi seluruh masyarakat melalui berbagai interaksi yang disebut sebagai kegiatan ekonomi.
Pada kenyataannya terdapat empat kelompok pelaku ekonomi (subjek) ekonomi yang berperan dalam perekonomian, yaitu :
1) Rumah tangga keluarga atau disebut sebagai rumah tangga konsumsi;
2) Perusahaan sebagai penghasil dan penditribusi produk barang dan jasa atau disebut sebagai rumah tangga perusahaan/produksi,
3) Negara (pemerintah) atau disebut sebagai rumah tangga negara dan
4) Masyarakat luar negeri (negara, perusahaan, individu)

Sejalan dengan keinginan masyarakat tersebut, maka pembangunan ekonomi ditujukan untuk mencapai kemakmuran yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya untuk kepentingan segolongan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini , negara harus menjaga laju pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat yang mendorong peningkatan pendapatan nasional.
Nilai-nilai kehidupan ekonomis yang dinikmati oleh anggota rumah tangga harus meningkat. Demikian pulanilai yang dicapai perusahaan harus menunjukkan pertambahan nilai yang optimal, dan nilai kekayaan negara dari waktu ke waktu meningkat. Demikian pula pihak luar negeri yang telah menyokong perekonomian nasional harus menikmati manfaat berupa nilaiyang proporsional dengan andil yang telah diberikannya, sehingga kelanjutan saling mendukung dalam meningkatkan perekonomian terus terjamin.
Ada berbagai kewajiban pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan memakmurkan masyarakatnya, antara lain meliputi pemeliharaan keamanan dan pertahanan, menegakkan keadilan, menjalankan pekerjaan umum dan memfasilitasi kegiatan masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan hidup. Sebagian besar dana yang digunakan untuk pembiayaan melaksanakan kewajiban tersebut diperoleh pemerintah (negara) dari masyarakat itu sendiri melalui penarikan pajak, retribusi dan lain-lain. Seluk beluk, teori dan konsep mengenai persoalan memobilisasi dan alokasi dana untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut berada dalam lingkup ilmu keuangan negara.
Ilmu keuangan negara atau keuangan negara (public finance/government finance) adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan serta pengaruhnya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Penelitian serta analisisnya ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran dan penerimaan terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga barang/jasa, penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan distribusi penghasilan bagi masyarakat.

1.2. Peran Pemerintah dalam Mencapai Kemakmuran
Pencapaian kemakmuran secara individu harus diusahakan sendiri oleh proibadi yang bersangkutan. Namun pencapaian kemakmuran secara umum tidak dapat dilakukan perorangan, tetapi harus dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Mencapai kemakmuran menjadi tujuan dan tanggungjawab bersama. Melaksanakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah salah satu kewajiban negara yang paling utama. Keikutsertaan negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat dapat secara aktif maupun pasif. Kapan negara harus ikut campur secara aktif dan kapan berlaku pasif tergantung pada sistem perekonomian yang dianutnya. Ada tiga sistem perekonomian yang penting yaitu Free Enterprise Economy, Central Plan Economy dan Mix Economy .
Pada zaman, jauh sebelum sistem perekonomian bebas muncul dikenal apa yang disebut perekonomian feodal. Masa ini, dimana raja hanya menuntut upeti dan rodi dari para bangsawan untuk kepentingan raja dan istana tanpa memikirkan ekonomi rakyat, karena nasib kehidupan rakyat sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Sebagai kompensasinya, raja berkewajiban menjaga keamanan wilayahnya. Hal ini terjadi di Eropa pada Abad Pertengahan. Setelah muncul negara nasional pada akhir Abad Pertengahan yang menggantikan negara feodal, para pemerintah mulai merasa berkepentingan untuk memajukan perekonomian nasional. Langkah awal adalah mengatur perdagangan dan produksi dalam negeri. Paham ini kemudian dikenal sebagai paham merkantilisme dengan tujuan memperkuat kedudukan negara. Negara yang kuat harus kaya, terutama atas kepemilikan emas. Kaum merkantilisme berpendapat sumber kekayaan berasal dari perdagangan (merkant = pedagang). Perdagangan luar negeri ditingkatkan dengan nilai ekspor lebih tinggi dari impor dengan surplus dibayar dengan emas. Adapun tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah J.B. Colbert (1619-1683), adalah menteri perekonomian Perancis pada abad ke–17. Karena itu, aliran merkantilisme di Perancis disebut Colbenisme. Namun demikian aliran ini kemudian mendapat tantangan dari pihak yang lebih mementingkan pertanian daripada perdagangan, sehingga muncul aliran baru yang disebut fisiokratisme. Kaum fisiokrat berpendapat bahwa kemakmuran dapat dicapai hanya dengan pertanian yang produktif, bukan dengan perdagangan.

1.2.1. Peran negara dalam sistem perekonomian liberal.
Dalam perekonomian yang menekankan pada konsep bebas usaha atau liberal, yang disebut juga sebagai Free Enterprise Economy = Sistem Pasar Bebas, dengan prinsip Laissez Faire atau faham liberalisme atau kapitalisme, menekankan keharusan adanya kebebasan mutlak bagi masyarakat (individu) dalam berbagai kegiatan perekonomian tanpa ikut campur tangan pemerintah, kecuali untuk hal yang tidak dap[at diatur sendiri oleh para individu. Misalnya hal-hal tertentu yang berkaitan dengan bidang keadilan sosial, pekerjaan umum, keamanan dan pertahanan tetap diatur dan dijalankan oleh negara.
Di zaman Revolusi Perancis, terkenal dengan semboyan Liberte, Egalite, Fraternite yang berarti: “kebebasan, persamaan dan persaudaraan”. Karena itu aliran ini juga disebut Liberalisme. Tokoh selanjutnya yang terkenal sebagai bapak ilmu ekonomi yaitu Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, memberikan pengertian bahwea kepentingan pribadi (self interest) merupakan kekuatan pengendali perekonomian yang akan berjalan menuju kearah kemakmuran bangsa, seolah-olah setiap incdividu diatur oleh tangan gaib (invisible hand) yang mendorong mereka untuk maju. Semboyan kaum liberal sekaligus motto dari kaum kapitalis adalah laissez faire yang berarti “biarkanlah”. Maksudnya: biarkanlah produksi dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas, tanpa ada campur tangan pemerintah.
Terdapat 5 ciri pokok dalam sistem ini: 1) orang bebas memiliki sendiri alat produksi atau barang modal seperti tanah, mesin, dan pabrik. Hak milik pribadi atas alat produksi disebut kapitalisme, 2) orang bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. Yang kemudian disebut free enterprise system, 3) para produsen menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan, didorong oleh motif mencari untung (profit motive), 4) harga-harga dibentuk di pasar bebas (free market) yang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran, dengan bentuk persaingan (competition) dan 5) campur tangan pemerintah/negara dibatasi pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta dan menjaga tertib hukum.

1.2.2. Peran negara dalam system perekonomian sosialis
Aliran sosialis atau juga disebut sebagai Central Plan Economy = Command Economy = Sistem Perencanaan Terpusat berpendapat bahwa kebebasan mutlak yang diberikan kepada individu dalam konsep ekonomi liberal akan menimbulkan pertentangan kepentingan antar individu. Pada umumnya golongan ekonomi kuat cenderung menekan golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu, konsep sosialis tidak mendukung pemberian kebebasan mutlak bagi para individu, tetapi mendorong konsep pengaturan dan pengemdalian kehidupan ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah berperan secara dominan dalam perencanaan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, pelaksanaan produksi dan pengaturan distribusi barang-barang ekonomi termasuk pula mengenai penyediaan dan pengaturan pendidikan, kesehatan dan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Aturan main yang tegas yaitu bahwa sumberdaya dan produksi diatur oleh suatu komando atau perencanaan secara sentral oleh pemerintah, bukan oleh pasar. Adapun ciri dari sistem ini adalah : pertama, semua sumber ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/negara atas nama pemerintah. Dengan demikian tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi (colectivity). Kedua, seluruh kegiatan ekonomi/produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan adalah perusahaan negara (state enterprise). Ketiga, jumlah dan jenis barang yang harus diproduksikan ditentukan oleh Badan Perencaanan Ekonomi Pusat yang dibentuk oleh pemerintah (central planning) dan ditentukan berdasarkan rencana ekonomi lima tahunan. Keempat, harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan kelima, semua warga masyarakat adalah karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya dan akan diberi upah oleh negara sesuai dengan kebutuhannya.

1.2.3. Peran negara dalam system perekonomian campuran
Dalam perekonomian campuran atau Mix Economy, kegiatan ekonomi diatur secara seimbang, individu mendapat kebebasan sampai dengan batas-batas tertentu dan pemerintah menentukan regulasi sesuai dengan kehendak masyarakat. Pihak pemerintah berperan untuk memberikan regulasi yang mendorong keharmonisan kegiatan ekonomi.
Sebenarnya ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi. yaitu kejelasan bagi masyarakat dan pemerintah sendiri mengenai pembagian kegiatan. Sektor-sektor mana yang dapat dan mampu dijalankan oleh pihak swasta dan sektor mana saja yang belum mampu dilakukan oleh swasta. Untuk sektor-sektor yang belum dapat dilakukan oleh swasta inilah yang sebaiknya dilaksanakan oleh negara di samping kegiatan-kegiatan khusus yang memang seharusnya dimonopoli oleh negara. Sistem perekonomian ini juga ditandai dengan kepemilikan sebagian sumberdaya oleh swasta dan sebagian lagi oleh publik (pemerintah); pasar tertentu diregulasi dan pasar lainnya bebas. Di negara yang menganut sistem perekonomian campuran, pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan secara demokratis cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tetapi campur tangan ini tidak berarti menghapus kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta sehingga dalam sistem perekonomian ini terdapat pasar bebas. Pemerintah dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan dan memajukan ekonomi nasional secara keselurtuhan, dengan mendorong serta membimbing inisiatif swasta dan prakarsa masyarakat. Pada umumnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian adalah melalui kebijakan fiskal dan moneter.
1.3. Faktor pendorong peranserta pemerintah dalam perekonomian
Untuk mensejahterahkan masyarakatnya, pemerintah harus ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Hal ini harus dilakukan karena dalam beberapa hal ada yang tidak dap[t dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat sendiri.
a. Pengendalian inflasi dan deflasi
b. Penyediaan barang-barang public
c. Keharusan melakukan monopoli dan monopsoni
d. Menjaga stabilitas produksi
e. Pengambil alihan risiko ekonomi
f. Adanya perbedaan biaya dan manfaat antara sektor privat dan sektor publik
g. Menjaga keseimbangan pendapatan masyarakat.
Dalam perekonomian modern, pemerintah mempunyai peran yang dapat diklasifikasikan menjadi :
1. Peran alokasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menambah atau mengurangi alokasi sumber-sumber ekonomi untuk produksi berbagai macam barang, terutama barang-barang public dan barang-barang yang memberikan eksternalitas yang besar. Kegiatan ini dapat mengubah komposisi PDB.
2. Peranan distribusi, untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Kegiatan ini dapat menaikkan hasil total dari sumber-sumber ekonomi tertentu, dengan adanya efisiensi yang dilakukan.
3. Peran stabilitasi yaitu kegiatan yang dapat mengurangi ketidakstabilan serta pengangguran dan yang dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi.
4. Peran pembagian, yaitu kegiatan yang dapat mengubah pola penghasilan riil masyarakat.

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

I. PERNYATAAN BENAR ATAU SALAH

Berikan pilihan  jawaban dengan menuliskan Benar (B) atau Salah (S) pada pernyataan di bawah ini :
1. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi khalayak ramai (masyarakat dan pemerintah)
2. Kekuasaan negara yang lazimnya paling berpengaruh terhadap perekonomian adalah yudikatif.
3. Yang mengemukakan prinsip trias politika adalah Ragnar Nurske
4. Pemerintah perlu campur tangan dalam mengefisiensikan pasar karena banyak pasar bersifat oligopoli
5. Pemerintah dapat menjadi produsen komoditas tertentu, misalnya kasus pengadaan beras
6. Perilaku ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah pusat, merupakan sistem perekonomian komando
7. Perekonomian dituntun, seolah-olah oleh the invesible hand. Pendapat ini dikemukakan oleh John Stuart Mill
8. Untuk menyanggah suatu teori digunakan analisis ilmiah
9. Ciri pendekatan ilmiah adalah skeptis
10. Pada proses deduktif dapat menghasilkan teori

II.ESSAY

Tuliskan jawaban dengan singkat dan tegas, untuk pertanyaan berikut :
1. Jelaskan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian dan dalam kenyataannya campur tangan pemerintah dalam perekonomian terlihat semakin luas, mengapa demikian ?
2. Secara singkat buatlah daftar perbedaan diantara ke tiga sistem perekonomian yang telah dikenal ! Lebih baik gunakan referensi yang terkait !

3. Di Indonesia, dikenal adanya demokrasi ekonomi. Tuliskan kembali ciri-ciri positif dan negatif dari sistem demokrasi ekonomi milik asli negara Indonesia. Kemudian buatlah tanggapan anda tentang pelaksanaan demokrasi ekonomi itu di Indonesia dalam era reformasi saat ini. Gunakan referensi yang terkait !

BACAAN YANG DIANJURKAN
Barata, A.A. dan Trihartanto, B., 2004, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Elex Media Komputindo, Jakarta
Devas, N., Etc, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UIP, Jakarta
Hyman, D. N., 1996, Public Finance, A Cotemporary Application of Theory to Policy, Fifth edition, The Driden Press, New York
Mangkusubroto, G, 2000, Ekonomi Publik, Edisi Kesembilan, BPFE-UGM, Yogyakarta
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Serial Otonomi Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: